Konsumsi BBM bakal Dibatasi

Ketimbang menaikkan harga, pemerintah memilih membatasi penjualan BBM bersubsidi di SPBU. KARENA tersandera oleh pembengkakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tahun ini yang menembus Rp75 triliun, pemerintah berencana membatasi penjualan BBM bersubsidi di masyarakat.

Opsi itu dipilih karena pemerintah tidak mungkin menaikkan harga BBM bersubsidi, lantaran situasi tahun politik.
“Periode ini bukan periode yang mudah (untuk menaikkan harga BBM) karena bulan depan pemilihan presiden.
Kami realistis tahun ini,“ kata Menteri Keuangan Chatib Basri dalam rapat kerja Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri PPN-Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, kemarin.

Dalam RAPBN-P 2014 pemerintah mengajukan kuota volume konsumsi BBM sebesar 48 juta kiloliter, atau sama dengan besaran yang ditetapkan dalam APBN. Meski demikian, PT Pertamina (persero) memproyeksikan kuota ini akan jebol, mencapai 48,5 juta kl.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, kata Chatib, diperlukan upaya-upaya pengendalian atau pembatasan konsumsi.

“Opsi itu yang bisa kita lakukan dan kita akan bahas di panja dan Komisi VII bersama dengan Kementerian ESDM.“
Saat ditemui terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan salah satu opsi pembatasan yang bisa dilakukan ialah melarang stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjual BBM bersubsidi (premium dan solar) pada Sabtu-Minggu dan hari libur. “Ini sudah dibahas. Pom bensin tidak jual BBM subsidi di akhir pekan dan hari libur. Masyarakat mesti beli BBM nonsubsidi kalau hendak bepergian, atau diam saja di rumah,“ ujarnya.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Edy Hermantoro menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan pemerintah daerah dalam upaya-upaya pengendalian konsumsi.
Selain opsi hari libur, ungkap Edy, pihaknya menyiapkan regulasi untuk memasang stiker pada kendaraan yang diperbolehkan mengonsumsi BBM bersubsidi. “Ini seperti Pertamina lakukan monitoring. Di Batam itu hanya boleh pakai BBM sekian liter dan menggunakan kupon. Ternyata itu bisa drop bagus,“ tukas Edy.

Dalam menanggapi rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, Menko Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan keputusan atas opsiopsi yang ditawarkan ada di tangan parlemen. “Semua opsi kita buka. Kita tunggu keputusan DPR,“ ujar Chairul yang baru tiga hari menjabat menko perekonomian. Kuota terjaga Sementara itu, Kepala BPH Migas Andy N Sommeng mengatakan pihaknya optimistis kuota BBM bersubsidi tidak melebihi target APBN 2014 yang ditetapkan sebesar 48 juta kl. Kendati begitu, menurut Andy, jika pemerintah mengeluarkan aturan pengendalian pemakaian BBM bersubsidi, konsumsi akan berkurang lebih banyak lagi.

“Konsumsi solar memang di atas kuota yang ditetapkan, tetapi terkompensasi premium yang di bawah kuota. Jadi, saya optimistis sesuai target,“ tandasnya Dalam RAPBN-P 2014, subsidi BBM pada 2014 bakal membengkak Rp74,3 triliun, dari Rp210,7 triliun menjadi Rp285 triliun. Subsidi listrik juga membengkak Rp35,7 triliun, dari Rp71,4 triliun menjadi Rp107,1 triliun. Pembengkakan subsidi energi itu diakibatkan peningkatan asumsi kurs rupiah dari 10.500 menjadi 11.700 per dolar AS. (Wes/X-9) Media Indonesia, 22/05/2014, halaman 2